Kunjungan ke India Ditutup Rapat, Pemerintah 50 Kota Dinilai Abaikan Hak Publik
Lima Puluh Kota — Kunjungan kerja Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota ke India yang digembar-gemborkan sebagai misi penting untuk menyelamatkan komoditas gambir, kini justru berubah menjadi sumber kekecewaan dan kegelisahan publik. Alih-alih membawa kabar baik bagi ribuan petani, perjalanan tersebut ditutup rapat tanpa penjelasan resmi dari pemerintah daerah maupun DPRD.
Dalam beberapa pekan terakhir, upaya media untuk mendapatkan kepastian soal hasil kunjungan, anggaran yang dipakai, hingga rencana tindak lanjut yang dijanjikan, berakhir tanpa jawaban. Baik Bupati, Sekda, DPRD, hingga Dinas Pertanian memilih diam—seolah-olah perjalanan dinas ini tidak pernah terjadi, atau tidak perlu dipertanggungjawabkan.
Padahal, gambir adalah denyut ekonomi utama di Lima Puluh Kota. Harga yang tidak stabil, lemahnya hilirisasi, hingga minimnya akses pasar sudah menjadi persoalan bertahun-tahun. Maka ketika Pemkab menyebut India sebagai pasar potensial dan tujuan strategis untuk membuka peluang industri gambir, publik menaruh harapan besar.
Kini, harapan itu berubah menjadi tanda tanya: apa sebenarnya yang dicari, dicapai, dan direncanakan dari kunjungan ke India tersebut?
Hingga hari ini, pertanyaan mendasar belum terjawab:
Berapa anggaran perjalanan dinas ini?
Siapa saja yang ikut dalam rombongan?
Apa hasil pertemuan dan peluang kerja sama yang diperoleh?
Apa indikator keberhasilan kunjungan ini?
Kapan tindak lanjutnya akan dilakukan?
Bagaimana dampaknya bagi petani gambir?
Tidak ada satu pun lembaga pemerintah daerah yang berani memberikan keterangan resmi.
Seorang petani gambir di Kecamatan Pangkalan Koto Baru mengaku kecewa.
“Kami hanya ingin tahu apa hasilnya. Jangan sampai perjalanan itu cuma menghabiskan uang rakyat,” ujarnya.
Keterbukaan ini penting, sebab jika kunjungan luar negeri dilakukan hanya untuk foto dokumentasi, bukan solusi konkret, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas penggunaan APBD.
Ketua Fraksi PAN Nurani, Marsanova Andesra, menyebut agenda kunjungan tersebut belum dibahas secara resmi di fraksinya. Ia hanya memastikan adanya pembahasan informal dengan Bupati terkait rencana pembangunan pabrik gambir. Namun, Bupati berdalih pembangunan pabrik tersendat karena membutuhkan biaya besar dan harus mendapat dukungan anggaran pusat.
Pernyataan ini justru menambah daftar pertanyaan baru: jika pembangunan pabrik belum jelas, untuk apa kunjungan ke India dilakukan sekarang?
Mantan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ferizal Ridwan, ikut menyoroti sikap DPRD yang dinilai pasif.
“Mestinya DPRD mempertanyakan urgensi dan manfaat kunjungan. DPRD itu pengawas, punya hak untuk bertanya,” tegasnya.
Keheningan pemerintah daerah ini bukan sekadar soal komunikasi buruk. Ini menyangkut transparansi anggaran, akuntabilitas pejabat publik, hingga masa depan ekonomi ribuan keluarga petani gambir.
Jika pejabat daerah memilih diam, publik akan menilai bahwa:
kunjungan tersebut tidak menghasilkan apa-apa,
ada sesuatu yang sengaja ditutupi,
atau pemerintah daerah gagal memahami pentingnya keterbukaan informasi.
Di tengah merosotnya kepercayaan publik terhadap birokrasi, kebungkaman seperti ini hanya memperdalam jurang ketidakpercayaan.
Sudah waktunya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, DPRD, dan Dinas Pertanian memberikan penjelasan terbuka. Publik tidak menuntut laporan panjang—cukup jawaban jujur dan rencana tindak lanjut yang jelas.
Kisah ini bukan hanya tentang perjalanan ke India.
Ini tentang komitmen pemerintah kepada petani, kepada akuntabilitas, dan kepada uang rakyat yang digunakan tanpa penjelasan.
Selama jawaban itu tidak diberikan, spekulasi dan kekecewaan masyarakat akan terus membesar.
